GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota

1. Rencana jalan dengan lebar ≤ 12m, maka besar GSB adalah 0,5 (Setengah) kali lebar rencana jalan;
2. Rencana jalan dengan lebar 12m – 26m, maka besar GSB adalah 8m;
3. Rencana jalan dengan lebar > 26m, maka besar GSB adalah 10m;
4. Jalan eksisting tanpa rencana dengan lebar kurang dari 4 m, maka besar GSB adalah 0m;
5. Besar GSB pada lahan perencanaan yang berada pada sisi rencana jalan yang di dalamnya terdapat rencana kota berupa ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, jalan tol atau jaringan rel kereta, GSB dihitung berdasarkan lebar rencana jalan pada sisi muka lahan perencanaan; dan
6. Ketentuan GSB bangunan dapat ditiadakan untuk Kawasan Cagar Budaya atau kawasan tertentu dengan menyediakan pedestrian dan penetapannya dilakukan oleh gubernur.

GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

1. Berlaku untuk Sungai, kali dan/atau saluran air yang belum memiliki jalan inspeksi;
2. GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;
3. Sungai, kali dan/atau saluran air dengan lebar ≤ 18 m, maka besar GSB adalah 0,5 (setengah) kali lebar sungai dari GSS, kecuali untuk fungsi hunian besar GSB minimum 4 m dihitung dari GSS; dan/atau
4. Sungai, kali dan/atau saluran air dengan lebar > 18 m, besar GSB 10 m, kecuali untuk fungsi hunian besar GSB minimum 5 m dihitung dari GSS.

GSP adalah jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan

1. GSP diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
2. Penetapan GSP disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain;
3. GSB pada pantai di pulau-pulau Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus memenuhi ketentuan GSP yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ atau disesuaikan dengan kondisi pulau;
4. GSP ditetapkan sesuai kebutuhan dengan penghitungan harus mengikuti ketentuan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya, perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta, serta, pengaturan akses publik
5. GSB pada pantai di pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 10 m atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan dihitung dari GSP ke arah darat

GSD adalah garis maya yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau

1. GSB terhadap GSD sebesar 10 m (sepuluh meter) dihitung dari tanggul danau atau dari tinggi maksimum air danau ke arah darat

GSKa merupakan garis batas luar pengamanan rel kereta api

1. Besarnya GSB terhadap GSKa sebesar 9 m (sembilan meter) dihitung terhadap ruang milik jalan rel kecuali pada bangunan stasiun

Jarak bebas bangunan berdasarkan ketinggian bangunan

1. Paling sedikit 4 m pada lantai 1 (satu) sampai lantai 4 bangunan Gedung
2. dari lantai lima sampai 21 jarak bebas ditambah 0,5 m sampai mencapai jarak bebas 12,5 m
3. lantai dua puluh dua dan seterusnya jarak bebas tetap 12,5 m

Jarak bebas bangunan pada Lahan perencanaan yang berimpitan dengan Zona Terbuka Hijau Lindung, Zona Hutan Kota, Zona Taman Kota, Zona Pemakaman, Zona Jalur Hijau, Zona Hijau Rekreasi.

1. 1⁄2 (setengah) jarak bebas atau minimum 4 m;

Jarak bebas bangunan pada Lahan perencanaan yang berimpitan dengan zona industri dan pergudangan dan/atau bangunan dengan kegiatan industri dan pergudangan

1. jarak bebas minimum 6 m;

Jarak bebas untuk kegiatan SPBU dan/atau SPBG dengan kegiatan lain di luar kavling

1. jarak minimum 30 m (tiga puluh meter) dihitung dari bidang dinding terluar konstruksi tangki penyimpanan bahan bakar

Jarak bebas bangunan berdasarkan bidang dinding bangunan

1. Jika massa bangunan membentuk sudut terhadap bidang pagar atau batas lahan perencanan, jarak bebas bangunan dihitung setengah dari ketentuan jarak bebas, kecuali ditentukan harus menyediakan sirkulasi mobil pemadam kebakaran
2. untuk penggunaan overstek, jika lebar overstek tidak lebih dari atau sama dengan 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang dinding terluar bangunan
3. untuk penggunaan overstek, jika lebar overstek lebih dari 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang terluar overstek
4. untuk penggunaan fasad selubung ganda, jika jarak antar fasad selubung ganda tidak lebih dari 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang fasad selubung utama bangunan gedung
5. untuk penggunaan fasad selubung ganda, jika jarak antar fasad selubung ganda lebih dari 1,5 m, jarak bebas bangunan dihitung dari bidang fasad selubung (ganda) tambahan bangunan gedung
6. untuk mekanikal elektrikal jarak bebas bangunan dihitung minimum setengah dari ketentuan jarak bebas dari batas lahan perencanaan
7. Pada Kawasan PSL padat dan sangat padat bangunan deret diperkenankan sampai dengan ketinggian 8 lantai sedangkan lantai 9 dan seterusnya diberlakukan ketentuan jarak bebas
8. Pada kawasan PSL kurang padat dan tidak padat, bangunan deret diperkenankan sampai ketinggian 4 lantai, sedangkan lantai 5 dan seterusnya diberlakukan ketentuan jarak bebas
9. Jika nilai jarak GSB ke GSJ/GSS kurang dari jarak bebas bangunan yang ditetapkan, maka jarak bidang tampak depan dengan GSJ/GSS untuk lantai dasar/lantai 1 sampai dengan lantai 4 sebesar GSB, sedangkan lantai 5 dan seterusnya jarak bidang tampak depan menggunakan ketentuan jarak bebas bangunan yang ditetapkan
10. JIka GSB lebih besar dari jarak bebas bangunan yang ditetapkan, maka jarak bidang tampak depan dengan GSJ/GSS paling sedikit sebesar GSB

1. Jarak bebas samping dibebaskan untuk gedung dengan kegiatan rumah kampung, rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dan rumah flat dengan tipe tunggal atau kopel pada luas bidang tapak lahan yang dapat dibangun kurang dari 36 m2
2. Luas bidang tapak lahan yang dapat dibangun dalam lahan perencanaan adalah luas lahan perencanaan yang dihitung setelah dikurangi GSB, prasarana kota dan jarak bebas bangunan
3. Jarak bebas samping dibebaskan untuk bangunan gedung dengan tipe tunggal atau kopel dengan lebar lahan perencanaan rata-rata sampai dengan 12 m
4. lebar lahan perencanaan rata-rata dihitung dari penjumlahan lebar muka lahan perencanaan ditambah lebar belakang lahan perencanaan dibagi dua

1. Jarak bebas belakang dapat dikecualikan untuk bangunan gedung untuk kegiatan rumah kampung, rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dan rumah flat dengan tetap memperhatikan penghawaan dan pencahayaan alami
2. Jarak bebas belakang dibebaskan untuk bangunan gedung dengan jarak lahan perencanaan antara GSB dengan batas tanah belakang maksimum 10 m
3. Pada bangunan gedung dengan lebar bangunan maksimum 8 m , dapat mengikuti jarak bebas hingga intensitas pemanfaatan ruang dipenuhi.

Jarak bebas antar bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar antar bangunan gedung

1. Jarak bebas antar bangunan dalam satu lahan perencanaan adalah sebesar 1⁄2 (setengah) kali ketentuan jarak bebas bangunan terhadap batas lahan perencanaan
2. Jika suatu massa bangunan denahnya membentuk huruf U dan/atau huruf H (dengan lekukan), jika kedalaman lekukan melebihi jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada klausul huruf (a), maka bangunan tersebut dianggap sebagai dua massa bangunan dan jarak antara kedua massa bangunan minimum sebesar jarak antar bangunan dalam satu lahan perencanaan
3. suatu massa bangunan denahnya membentuk huruf U dan/atau huruf H (dengan lekukan), jika kedalaman lekukan kurang dari jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada klausul huruf (a), maka massa bangunan tersebut dianggap sebagai dua massa bangunan, dan jarak antar kedua massa bangunan tersebut minimum sebesar 1⁄2 (setengah) dari jarak antar bangunan dalam satu lahan perencanaan
4. Jika suatu massa bangunan denahnya membentuk huruf U dan/atau huruf H (dengan lekukan), jika kedalaman lekukan kurang dari jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada klausul huruf (a), maka massa bangunan tersebut dianggap sebagai dua massa bangunan, dan jarak antar kedua massa bangunan tersebut minimum sebesar 1⁄2 (setengah) dari jarak antar bangunan dalam satu lahan perencanaan

Bangunan dengan fungsi khusus adalah Bangunan yang berfungsi untuk menggunakan, menyimpan atau memproduksi bahan peledak atau bahan-bahan lain yang sifatnya mudah meledak, bahan radioaktif, racun, mudah terbakar atau bahan-bahan lain yang berbahaya

1. lokasi bangunan gedung terletak di luar lingkungan perumahan atau jarak minimum 50 m dari jalan umum, jalan kereta api, dan bangunan gedung lain di sekitarnya
2. lokasi bangunan gedung dikelilingi pengaman dengan tinggi minimum 2,5 m dan ruang terbuka pada pintu depan harus ditutup dengan pintu yang kuat dengan diberi peringatan
3. Bangunan fungsi khusus terletak pada jarak minimum 10 m) dari batas-batas pekarangan, serta bagian dinding yang terlemah dari bangunan tersebut diarahkan ke daerah yang aman

1. kemiringan ramp kendaraan lurus minimum 1 (satu) berbanding 7 (tujuh) dan kemiringan ramp lurus dengan lantai parkir minimum 1 (satu) berbanding 20 (dua puluh)
2. lebar ramp kendaraan lurus 1 (satu) arah minimum 3 m.
3. Lebar ramp kendaraan lurus untuk 2 (dua) arah harus diberi pemisah dengan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) sehingga lebar minimum (3,00 + 0,50 + 3,00) m (enam koma lima meter), dan tinggi pemisah sebesar 10 cm (sepuluh sentimeter); dan
4. Ramp kendaraan lurus dapat dilengkapi landasan dasar dengan memperhatikan keselamatan pengendara.

1. Ramp kendaraan spiral secara menerus maksimum 5 (lima) lantai, jika lantai parkirnya lebih dari 5 (lima) lantai harus menggunakan sirkulasi datar sebelum ke lantai berikutnya
2. lebar ramp kendaraan spiral 1 (satu) arah minimum 3,5 m (tiga koma lima meter); dan.
3. lebar ramp kendaraan spiral untuk 2 (dua) arah diberi pemisah lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) sehingga lebar minimum (3,50 + 0,50 + 3,50) m (tujuh koma lima meter) dan tinggi pembatas 10 cm (sepuluh sentimeter).

Fasilitas parkir khusus adalah Fasilitas Parkir yang disediakan untuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil dan pengguna sepeda.

1. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
2. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan
3. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
4. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

1. Ukuran unit parkir 1 (satu) mobil (sedan/van) ditentukan minimum lebar 2,30 m dan panjang 4,50 m pada posisi tegak lurus.
2. khusus untuk parkir sejajar ditentukan minimum lebar 2,30 m ( dan panjang 6,0 m .
3. Rasio parkir di dalam bangunan 25 m2 /mobil.
4. Ukuran unit parkir 1 motor ditentukan minimal lebar 0,75 m dan panjang 2 m.
5. Apabila pada salah satu ujung jalan pada tempat parkir tersebut buntu, maka harus disediakan ruang manuver agar kendaraan dapat parkir dan keluar kembali dengan mudah.
6. Apabila disediakan pedestrian pada posisi parkir tegak lurus/menyudut, maka lebar pedestrian ditentukan minimum 1,50 m.
7. Ketentuan nomor 1 sampai dengan 6 dikecualikan untuk fasilitas parkir dengan sistem mekanikal bertingkat, dan dilengkapi dengan kajian sistem perparkiran tersebut.

1. penataan halaman parkir harus disediakan pohon-pohon peneduh dan untuk jumlah parkir lebih dari 20 (dua puluh) mobil harus disediakan ruang duduk/tunggu untuk sopir dengan ukuran minimum 2 m (dua meter) x 3 m (tiga meter).
2. Pada ruang terbuka di antara GSJ-GSB diatur dengan ketentuan Jika Lebar Rencana Jalan < 30 m maka Luas Maksimum Lahan Parkir Diperbolehkan s/d 100 %, Jika Lebar Rencana Jalan 30 m < L < 50 m maka Luas Maksimum Lahan Parkir Diperbolehkan s/d 50 %, Jika Lebar Rencana Jalan> 50 m maka Luas Maksimum Lahan Parkir Mutlak harus dihijaukan.
3. Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau/taman dan sejenisnya yang ditanami pohon pelindung/peneduh untuk fungsi sosial dan ekologis yang dapat diakses public .

Parkir dalam Bangunan adalah Penempatan fasilitas parkir di dalam bangunan baik pada sebagian bangunan utama, gedung khusus parkir maupun basemen

1. Tinggi minimum ruang bebas struktur (head room) untuk ruang parkir ditentukan 2,25 m
2. Setiap lantai parkir harus memiliki sarana transportasi dan atau sirkulasi vertikal untuk orang berupa tangga. Radius pelayanan tangga adalah 25 m untuk yang tidak dilengkapi sprinkler dan/atau 40 m untuk yang dilengkapi sprinkler.
3. Pada setiap lantai untuk ruang parkir bila dapat menampung lebih dari 20 kendaraan harus disediakan ruang tunggu/kantin sopir.
4. Pada kawasan pembatasan lalu lintas, Kawasan berorientasi transit dan/atau pada koridor moda angkutan umum massal dengan radius 400 meter dari rencana sumbu jalur angkutan umum dikenakan batasan parkir maksimum.
5. Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan usaha mikro dan kecil serta kegiatan publik lainnya.

Kegiatan yang diperbolehkan berfungsi di bawah permukaan tanah.

1. Akses/sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal;
2. Prasarana jalan dan utilitas kota;
3. Perkantoran, perdagangan dan jasa;
4. Fasilitas parkir;
5. Sarana penunjang kegiatan gedung di atasnya;
6. Jaringan angkutan umum massal; dan/atau
7. Kegiatan keamanan dan pertahanan.

Kegiatan yang tidak diperuntukan untuk berfungsi di bawah permukaan tanah.

1. hunian (seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu/keluarga).

bangunan layang yang berada dalam satu lahan perencanaan.

1. Bangunan layang diperhitungkan dalam KDB berdasarkan proyeksi
2. yang berfungsi hanya sebagai sirkulasi pejalan kaki, lebar bangunan maksimum 4 m (empat meter) dengan tinggi bersih minimum 5,5 m (lima koma lima meter) dari muka tanah tertinggi.
3. Bangunan layang yang berfungsi usaha (multiguna) dihitung sebagai KDB dan KLB dengan lebar minimum 7 m (tujuh meter) dan maksimum 12 m (dua belas meter), tinggi bersih minimum 5,5 m (lima koma lima meter) dari muka tanah tertinggi dan maksimum 4 (empat) lapis.
4. Pemilihan jenis konstruksi pada bangunan layang harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan pemakai maupun yang lainnya.

bangunan layang yang berada pada lebih dari satu lahan perencanaan

1. Bangunan layang diperhitungkan dalam KDB berdasarkan proyeksi
2. yang berfungsi hanya sebagai sirkulasi pejalan kaki, lebar bangunan maksimum 4 m (empat meter) dengan tinggi bersih minimum 5,5 m (lima koma lima meter) dari muka tanah tertinggi.
3. Bangunan layang yang berfungsi usaha (multiguna) dihitung sebagai KDB dan KLB dengan lebar minimum 7 m (tujuh meter) dan maksimum 12 m (dua belas meter), tinggi bersih minimum 5,5 m (lima koma lima meter) dari muka tanah tertinggi dan maksimum 4 (empat) lapis.
4. Pemilihan jenis konstruksi pada bangunan layang harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan pemakai maupun yang lainnya.

bangunan layang yang berada di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel, dan/atau RTH

1. Bangunan layang yang berfungsi usaha (multiguna) dihitung sebagai KDB dan KLB dengan lebar minimum 7 m (tujuh meter) dan maksimum 12 m (dua belas meter), tinggi bersih minimum 5,5 m (lima koma lima meter) dari muka tanah tertinggi dan maksimum 4 (empat) lapis.
2. Pemilihan jenis konstruksi pada bangunan layang harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan pemakai maupun yang lainnya.
3. harus mendapat persetujuan dari Gubernur melalui BKPRD yang dituangkan dalam Surat Keputusan gubernur.

1. Bangunan tinggi yang karena sifat penggunaannya dan/atau ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai harus dilengkapi elevator (lift).
2. Bangunan tinggi untuk kegiatan rumah susun umum harus menyediakan elevator (lift) khusus difabel.

1. Penggunaan eskalator menerus hanya dapat diperkenankan untuk menghubungkan antar lantai maksimum setinggi 4 (empat) lantai.
2. Penggunaan eskalator menerus lebih dari 2 (dua) lantai dilengkapi dengan dinding transparan sebagai sarana pengaman.

Bangunan lebih dari 24 (dua puluh empat) lantai atau lebih dari 120 m (seratus dua puluh meter) harus menyediakan Lantai Berhimpun Sementara (Refuge Floor) sebesar 1 (satu) lantai penuh atau lebih

1. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari area kotor (gross area) lantai penyelamatan harus dirancang sebagai area berkumpul (holding area) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan tidak digunakan sebagai area komersial dengan memakai material yang tidak mudah terbakar.
2. Menggunakan konstruksi yang memiliki tingkat ketahanan api paling sedikit 2 jam, bebas asap, mempunyai sistem ventilasi dan penerangan yang terpisah serta selalu berfungsi dalam keadaan darurat; dan
3. Tangga kebakaran harus berhenti di Lantai Berhimpun Sementara sebelum menuju jalan keluar lantai berikutnya.
4. Jarak antar Lantai Berhimpun Sementara (Refuge Floor) paling jauh setiap interval maksimum 16 (enam belas) lantai dan/atau setiap interval ketinggian maksimum 80 m (delapan puluh meter), dengan teknis bangunan sesuai dengan peraturan perundangan

KKOP adalah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan

1. Bangunan yang dibangun dengan ketinggian melebihi batasan yang ditetapkan dalam KKOP harus mendapat izin dan/atau rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Helipad adalah Landasan helikopter

1. Pembangunan landasan helikopter atau helipad pada bangunan tinggi harus mendapat izin dan/atau rekomendasi dari Instansi yang berwenang.

1. Bangunan tinggi yang berada pada Zona Penyangga dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka tidak diperkenankan membangun landasan helikopter/helipad kecuali mendapat rekomendasi dari Sekretariat Presiden dan instansi berwenang.
2. Bangunan tinggi yang berada pada Zona penyangga, Zona Pelindung Taman Medan Merdeka, dan pada koridor di luar Zona Pelindung Taman Medan Merdeka yang berhadapan langsung dengan Kawasan Istana Presiden dan Wakil Presiden tidak diperkenankan memiliki jendela dan/atau ruang yang berhadapan langsung kecuali berupa jalur/sirkulasi pejalan kaki.
3. Bangunan tinggi yang berada pada Zona Penyangga, Zona Pelindung Taman Medan Merdeka dan pada Kawasan sekitar Istana Presiden dan Wakil Presiden sewaktu-waktu dapat digunakan untuk fungsi keamanan dan pertahanan.

1. luas proyeksi bangunan, bangunan layang atau kantilever pada bangunan gedung non hunian dihitung sebesar 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan, bangunan layang atau kantilever;
2. proyeksi atap atau kantilever bangunan gedung untuk kegiatan rumah kampung, rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar jika lantai dasarnya digunakan untuk kegiatan, di antaranya, teras rumah, tempat berkumpul dan sejenisnya dihitung 50% luas atap atau kantilever;
3. proyeksi atap atau kantilever bangunan gedung sampai dengan atap atau kantilever di lantai 8 (delapan);
4. kanopi yang tidak berfungsi sebagai drop off/antar jemput penumpang dan tidak digunakan sebagai fungsi usaha yang lebarnya lebih besar dari 1,5 (satu koma lima) meter;
5. kanopi yang tidak berfungsi sebagai drop off/antar jemput penumpang yang digunakan sebagai fungsi usaha;
6. lantai dasar pada bangunan gedung non hunian yang digunakan sebagai parkir, proyeksi dari lantai atasnya dihitung sebagai lantai parkir;
7. lantai dasar pada ruang mekanikal elektrikal yang terpisah dari bangunan utama;
8. lantai pada bangunan kontainer baik satuan, disusun berjejer, maupun disusun bertingkat dengan pondasi yang digunakan sebagai fungsi bangunan gedung; dan
9. lantai bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

1. proyeksi atap atau kantilever bangunan gedung untuk kegiatan rumah kampung, rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dari overstek datar/miring yang lantai overstek dan lantai proyeksi di bawahnya tidak digunakan untuk kegiatan/aktifitas;
2. kanopi yang berfungsi sebagai drop off;
3. atap atau kantilever yang berada di atas lantai 8 (delapan);
4. Proyeksi balkon yang lebarnya sampai dengan 1,5 m (satu koma lima meter), apabila proyeksi balkon melebihi batasan yang ditetapkan, terhadap kelebihannya dihitung 100% (seratus persen);
5. proyeksi bangunan arkade yang digunakan untuk jalur/sirkulasi pejalan kaki publik;
6. lantai dasar bangunan gedung untuk kegiatan rumah kampung, rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar, yang digunakan sebagai lantai parkir/carport yang beratap tidak berdinding, kecuali dinding pagar pembatas antar persil;
7. lantai dasar pada ruang mekanikal elektrikal yang terpisah dari bangunan utambangunan penghubung antar bangunan gedung dan atap pedestrian di lantai dasar berbentuk selasar, beratap, dan tidak berdinding dengan lebar maksimum 4 m (empat meter), dan hanya digunakan untuk sirkulasi pejalan kaki; dan
8. pemanfaatan ruang antar bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
9. lantai dasar pada bangunan sarana penunjang yang terpisah dari bangunan utama dan merupakan instalasi atau utilitas bangunan serta bukan sarana penunjang yang dapat dikomersilkan di antaranya:
   1. gardu listrik PLN;
   2. tangki air/tangki BBM;
   3. dudukan chiller, ruang solar genset, dan sejenisnya;
   4. tempat pembuangan sampah;
   5. garasi mobil pemadam kebakaran dan/atau mobil ambulans;
   6. gapura;
   7. pos jaga dengan luas maksimum 4 m2 (empat meter persegi); yang berada diantara GSB dan GSJ; dan
   8. tempat pemeriksaan kendaraan (security check);
   9. ramp beratap;
   10. cerobong udara (intake/exhaust) yang menerus dari basemen dengan luas maksimum tiap cerobong 4 m2 (empat meter persegi);
   11. toilet umum;
   12. mushola termasuk tempat wudhu;
   13. ruang tunggu sopir; dan
   14. bangunan shelter transportasi daring.
10. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil pada bangunan sementara dan tidak berdinding atau kontainer tunggal tanpa pondasi.

1. luas balkon yang terletak pada bangunan gedung dengan lebar lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter) dari dinding terluar bangunan dihitung 100% (seratus persen);
2. Balkon yang tertutup oleh dinding atau elemen penutup lainnya;
3. luas lantai mezanine atau lantai yang berada di atas toilet/ruang makan/kantor/koridor/tribun/auditorium/ teater/bioskop dan lain-lain baik datar ataupun miring dengan tinggi plafon atau tribun lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter) dan lebar lebih dari 1 m (satu meter);
4. lantai di bawah tangga, ramp atau panggung, jika tingginya lebih dari 1,5 m (satu koma lima meter) dihitung dari lantai sampai dengan batas bawah lantai tangga/ramp/panggung;
5. luas bidang mendatar pada area di bawah jendela tersembunyi dengan tinggi bersih lebih dari 1,2 m (satu koma dua meter);
6. luas bidang mendatar pada area kolam renang yang beratap;
7. luas lantai berlubang (perforated floor) atau lantai berbentuk jala (heavy duty mesh floor);
8. lantai pada bangunan penghubung antara GSB dan GSJ yang dipergunakan untuk kegiatan komersial menuju stasiun angkutan umum massal berbasis rel;
9. lantai pada bangunan kontainer baik satuan, disusun berjejer, maupun disusun bertingkat dengan pondasi yang digunakan sebagai fungsi bangunan gedung; dan
10. lantai bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

1. balkon dengan overstek yang menempel pada fasad bangunan gedung apartemen/kondotel/hotel dengan lebar maksimum 1,5 m (satu koma lima meter);
2. balkon yang beratap pada bangunan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dan rumah kos;
3. lantai yang digunakan untuk parkir beserta sirkulasinya yang merupakan fasilitas bangunan gedung dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari batasan luas KLB yang telah ditetapkan dan kelebihannya dihitung 100 % (seratus persen);
4. bangunan layang yang digunakan pejalan kaki dan tidak dipergunakan untuk kegiatan lain;
5. sarana penunjang yang disediakan bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat tinggi sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari luas lantai bangunan dikurangi luas lantai parkir, terhadap kelebihannya dihitung 100 % (seratus persen), di antaranya:
   1. shaft pemadam kebakaran;
   2. elevator (lift) dan shaft elevator (lift);
   3. ruang dan shaft mechanical electrical plumbing (MEP);
   4. mushola termasuk tempat wudhu;
   5. ruang tunggu sopir;
   6. ruang Fire Command Center (FCC);
   7. toilet;
   8. janitor;
   9. IPAL;
   10. tempat pengumpul sampah;
   11. ruang laktasi;
   12. ruang genset;
   13. ruang Air Handling Unit (AHU);
   14. ruang fan;
   15. ruang tangga kebakaran;
   16. outdoor AC; dan
   17. ruang untuk usaha Mikro dan Kecil dengan pembatas dinding permanen.
6. sarana penunjang yang terpisah dari bangunan utama tidak diperhitungkan sebagai KLB, di antaranya:
   1. gardu listrik PLN;
   2. tangki air/tangki BBM;
   3. dudukan chiller, ruang solar genset, dan sejenisnya;
   4. tempat pembuangan sampah;
   5. garasi mobil pemadam kebakaran dan/atau mobil ambulans;
   6. gapura;
   7. pos jaga dengan luas maksimum 4 m2 (empat meter persegi); yang berada diantara GSB dan GSJ; dan
   8. tempat pemeriksaan kendaraan (security check);
   9. ramp beratap;
   10. cerobong udara (intake/exhaust) yang menerus dari basemen dengan luas maksimum tiap cerobong 4 m2 (empat meter persegi);
   11. toilet umum;
   12. mushola termasuk tempat wudhu;
   13. ruang tunggu sopir; dan
   14. bangunan shelter transportasi daring.
7. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil pada bangunan sementara dan tidak berdinding atau kontainer tunggal tanpa pondasi;
8. lantai evakuasi bencana pada bangunan;
9. luas bidang mendatar ruang terbuka tidak beratap pada lantai atap bangunan gedung yang dimanfaatkan hanya sebagai fungsi atap/taman atap/kolam renang;
10. lantai catwalk dalam bangunan gedung yang berfungsi untuk pemeliharaan dengan lebar kurang dari 1 m (satu meter);
11. lantai pada bangunan penghubung antara GSB dan GSJ yang dipergunakan untuk jalur pedestrian/akses penghubung menuju stasiun berbasis rel;
12. bidang mendatar shaft lift dan tangga apabila tidak berhenti pada satu lantai;
13. void tangga lantai paling atas; dan
14. ruang antar bangunan dan ruang privat yang digunakan untuk kepentingan publik selama lebih dari 15 (lima belas) jam.

Perhitungan proporsi KLB pada sub zona campuran berdasarkan PSL dihitung dari luas seluruh lantai bangunan yang direncanakan. Proporsi KLB pada sub zona campuran berdasarkan PSL sebagai berikut:

1. PSL sangat padat dan padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 65 % (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian paling kurang 35% (tiga puluh lima persen);
2. PSL kurang padat dan tidak padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian paling kurang 50% (lima puluh persen); dan
3. Pada Kawasan berorientasi transit (TOD) proporsi KLB ditetapkan lain berdasarkan karakteristik dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Nilai KLB sesuai dengan yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:

1. Bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai bangunan parkir mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari luas total lantai yang diperhitungkan KLB yang telah ditetapkan pada RDTR dan PZ;
2. bangunan khusus parkir yang berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan moda (park and ride), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai bangunan mencapai 200% (dua ratus persen) dari luas total lantai yang diperhitungkan dalam perhitungan KLB yang telah ditetapkan pada RDTR dan PZ; dan
3. Bangunan khusus parkir mekanikal bertingkat atau parkir otomatis diperbolehkan luas lantai bangunan parkir mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari luas total lantai yang diperhitungkan KLB yang telah ditetapkan pada RDTR dan PZ, dan dihitung sebagai Satuan Ruang Parkir (SRP).

Dinding terluar bangunan basemen yang dihitung 30 cm (tiga puluh sentimeter) dari dinding perimeter sisi dalam harus berjarak minimum 3 m (tiga meter) dari batas lahan perencanaan;

1. Bangunan basemen yang menghubungkan antar basemen yang berada di bawah prasarana umum seperti jalan dan saluran; dan
2. Koridor basemen yang berada pada area 3 m (tiga meter) dari GSJ yang menghubungkan basemen bangunan gedung, halaman dan/atau ruang publik dengan prasarana dan/atau sarana stasiun transportasi bawah tanah, lebar maksimum 7 m (tujuh meter) dan hanya dimanfaatkan untuk jalur pejalan kaki.

Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KTB, harus sesuai dengan RDTR dan PZ, kecuali pada:

1. sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 dan R.9, KTB paling tinggi sama dengan KDB yang telah ditetapkan, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang kegiatan utama hunian;
2. kegiatan rumah susun (rumah susun komersial/apartemen dan rumah susun terjangkau) dan rumah susun umum yang menggunakan ketentuan khusus sesuai RDTR dan PZ besar KTB pada PSL sangat padat paling tinggi 60% (enam puluh persen), PSL padat paling tinggi 55% (lima puluh lima Persen), PSL kurang padat paling tinggi 50% (lima puluh persen), dan PSL tidak padat paling tinggi 45% (empat puluh lima persen), sedangkan untuk sub zona KDB rendah dan sub zona rumah vertikal KDB rendah besar KTB paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
3. sub blok dengan KTB yang tidak ditentukan dalam RDTR dan PZ, besar KTB paling tinggi sama dengan KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PZ .

1. permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH di atas basemen 2 (kedua) dengan kedalaman minimum 2 m (dua meter) dan menyatu dengan tanah sekitarnya.
2. perkerasan yang merupakan bagian dari lansekap atau taman yang berada di atas permukaan tanah, berupa lintasan lari (jogging track), perkerasan tepi kolam renang (pool deck) dengan lebar maksimum 1,50 m (satu koma lima meter), jalur pedestrian, dan jalur sepeda dengan menggunakan material yang dapat meresapkan air, kecuali kolam hias dan air mancur.
3. prasarana parkir dengan syarat harus mempunyai fungsi resapan, dapat ditumbuhi oleh rumput, dan/atau menggunakan material yang dapat meresapkan air, dihitung maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari batasan KDH; dengan kedalaman tanah minimum 2 m (dua meter), serta diwajibkan menanam pohon peneduh dengan rasio 1 pohon peneduh tiap 3 Satuan Ruang Parkir (SRP).

1. tidak dimanfaatkan, dipergunakan, dan/atau bagian dari jalur sirkulasi internal untuk kegiatan operasional dan servis;
2. dikhususkan hanya untuk akses pemadam kebakaran, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain, termasuk parkir kendaraan;
3. menggunakan material yang dapat meresapkan air;
4. luas maksimum 50% (lima puluh persen) dari batasan KDH yang ditetapkan;
5. luas maksimum 5% (lima persen) dari total lahan perencanaan dan merupakan bagian dari batasan KDH yang ditetapkan pada sub zona KDB rendah.

1. jalan kendaraan, parkir, plaza, kolam, air mancur berada di atas bangunan
2. jalur pedestrian bukan merupakan bagian dari taman.

kegiatan rumah susun (rumah susun komersial/apartemen dan rumah susun terjangkau) dan rumah susun umum yang menggunakan ketentuan khusus sesuai RDTR dan PZ besar KDH pada PSL sangat padat paling rendah 25% (dua puluh lima persen), PSL padat paling rendah 30% (tiga puluh persen), PSL kurang padat paling rendah 35% (tiga puluh lima persen), PSL tidak padat paling rendah 35% (tiga puluh lima persen), sedangkan untuk sub zona KDB rendah besar KDH paling rendah 45% (empat puluh lima persen).

Tinggi bangunan merupakan total tinggi bangunan gedung dalam satuan meter mulai dari peil perkarangan setempat (sesuai titik koordinat KKOP jika ada KKOP) sampai dengan elemen tertinggi bangunan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pada bangunan fungsi non-hunian tinggi dari permukaan lantai dasar (lantai 1) ke permukaan lantai 2 (dua) maksimum 10 m (sepuluh meter), dan tidak diperhitungkan sebagai dua lantai;
2. tinggi antar lantai penuh berikutnya maksimum 5 m (lima meter), jika lebih dari 5 m (lima meter) maka ruangan tersebut dianggap sebagai 2 (dua) lantai;
3. mezanin yang luasnya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai penuh di bawahnya tidak dihitung sebagai lantai bangunan;
4. mezanin yang luasnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas lantai penuh dibawahnya, dihitung sebagai lantai bangunan;
5. pada unit hunian kegiatan rumah kos, rumah susun, dan hotel diperbolehkan lantai mezanin dengan mempertahankan tinggi antar lantai maksimum 5 m (lima meter);
6. mezanin pada kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dan rumah flat diperbolehkan paling besar 1 (satu) buah;
7. bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung pertemuan, bangunan gedung pertunjukan, bangunan gedung prasarana pendidikan, bangunan monumental yang memiliki nilai arsitektur spesifik, bangunan gedung olahraga, bangunan gedung serba guna, bangunan gedung industri dan pergudangan serta bangunan sejenis lainnya tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada angka (1) dan (2); dan
8. fungsi ruang serba guna dan ruang pertemuan yang merupakan prasarana dari kegiatan utama tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2).
9. Peil lantai dasar suatu lantai bangunan gedung diperkenankan mencapai paling tinggi 1,20 m (satu koma dua meter) mengikuti rata-rata jalan, dengan tetap memperhatikan keserasian lingkungan.

1. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen tunggal (satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas bangunan.
2. Penentuan peil lantai dasar pada pekarangan/persil berkontur pada basemen bersama (lebih dari satu tower) dihitung dari rata-rata ketinggian lahan berdasarkan batas lahan.
3. Pada peil atap basemen dengan muka tanah rata-rata pekarangan/persil lebih dari 1,20 m (satu koma dua meter), maka lantai basemen dinyatakan sebagai lantai dasar.
4. Tinggi tanah/pekarangan/persil yang memiliki tinggi rata-rata melebihi 1,20 (satu koma dua meter) di atas jalan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan di atas lantai bangunan yang tertutup tanah/basemen.
5. Pekarangan/persil yang memiliki kemiringan yang curam atau perbedaan yang besar pada tanah asli suatu pekarangan, maka tinggi peil lantai dasar ditetapkan pada akses utama pekarangan/persil.
6. Pekarangan/persil yang memiliki lebih dari satu akses jalan dan memiliki kemiringan yang tidak sama, maka tinggi peil lantai dasar ditentukan dari peil rata-rata dimensi permukaan jalan yang terlebar.
7. Tinggi lantai dasar bangunan gedung dapat dihitung paling tinggi 1,2 m (satu koma dua meter) dari nilai peil lantai bangunan rata-rata yang ditetapkan sebagai nilai batasan ketinggian permukaan tanah, dengan ketentuan tapak bangunan yang berada di bawah lantai dasar mengikuti ketentuan KTB.